Pemerhati politik, M Rizal Fadillah, menilai penetapan pemenang pemilu baik legislatif dan pilpres yang terlalu lama setelah hari coblosan membuka ruang dan waktu permainan politik. Pemilihan tanggal 17 April, diumumkan tanggal 21 Mei, ditambah sengketa hasil pilpres yang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga 28 Juni.
Ruang dan waktu yang lama ini membuat segala macam manuver politik muncul. Mulai dari pendekatan, lobi, hingga tawaran jabatan yang menyebabkan partai koalisi pendukung bisa membelok jadi penentang.
“Tentu kubu Prabowo yang menjadi korban. Petahana lebih kuat lobi dan tawaran politiknya,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/6).
Rizal menyebutkan Partai Demokrat sebagai contoh yang mulai memperlihatkan tanda-tanda loncat.
Demokrat memiliki misi untuk menyukseskan karir politik putra Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Partai Demokrat sudah absolut loncat. Gaya ketumnya yang baperan dan punya misi sukses putera mahkota lebih mudah tergoda,” ujarnya.
Kasus sama terjadi pada Partai Amanat Nasional yang mulai goyang. Jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan petahana sebagai pemenang, bisa jadi PAN loncat juga.
“Amien Rais yang konsisten bisa ditinggalkan,” ucapnya.
Rizal mengatakan, Partai Demokrat yang lebih pragmatis loncatannya karena tidak menimbulkan goncangan kader. Tapi berbeda dengab PAN, akan menghadapi kekecewaan para kader.
Konflik internal menjadi terbuka. Faktor Amien Rais tetap berpengaruh dan tentu loncat ke pangkuan Jokowi berisiko.
“Jokowi bukan presiden yang disukai rakyat,” ucapnya.
Meski demikian, Demokrat tidak akan mudah diterima koalisi 01. Pendukung berkeringat tidak akan rela melepas jatah atau konsesinya untuk diberikan kepada tamu yang datang di ujung laga.
“Bukan mustahil posisi Partai Demokrat menjadi terombang-ambing. Tidak diterima ke sana-ke sini atau dapat satu menteri hiburan,” katanya lagi"